Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Klasifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: 

1.  Hak Cipta (copyright)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Cipta sendiri mencakup dua hak lainnya, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 5 sampai 19. 

2.  Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:

-         Paten (patent)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Paten, yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Adapun yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

-        Desain industri (industrial design)

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

-         Merek (trademark)

Merek, yakni tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

-       Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Disini Sirkuit Terpadu dimaksudkan sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Hak desain tata letak sirkuit terpadu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

-         Rahasia dagang (trade secret)

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi  karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

-         Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang- kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Dari jenis-jenis HKI tersebut, hanya PVT yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Pertanian RI, sedang jenis-jenis HKI lainnya dikelola oleh Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM- RI. Dari berbagai jenis HKI tersebut, saat ini Indonesia baru memiliki 7 (tujuh) buah Undang-undang (UU), yaitu:

• UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ( LN. Th. 2000 No. 242, TLN. 4044);
• UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (LN. Th. 2000 No. 243, TLN. 4045);
• UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, (LN. Th. 2000 No. 244, TLN. 4046);
• UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), (LN. Th. 2000 No. 245, TLN. 4047);
• UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, (LN. Th. 2016 No. 176, TLN. 5922);
• UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, (LN. Th. 2001 No. 110, TLN. 413); dan
• UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (LN. Th. 2014 No. 266, TLN. 5599).

Contoh Kasus

1.      Hak Cipta

Aparat dari Markas Besar kepolisian Republik Indonesia menindak dua perusahaan di Jakarta yang menggunakan software AutoCad bajakan.

Masing-masing PT MI, perusahaan konstruksi dan teknik di bilangin Permata Hijau dan PT KDK perusahaan konsultan arsitektur yang beralamat di bilangan pasar Minggu. Penindakan di PT MI dilakukan pada Tanggal 23 Februari 2009. Sementara, PT KDK telah ditangani sejak tanggal 16 Februari 2009. Saat ini penyidik masih memeriksa  pimpinan masing-masing perusahaan. Keduanya akan dijerat dengan UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 72 ayat 3. “Mereka diancam denda sebesar maksimal Rp 500 juta dan hukuman kurungan selama lima tahun,” terang Penyidik Mabes Polri AKBP Rusharyanto, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (24/2). Selain kedua perusahaan, polisi  juga telah melakukan tindakan terhadap para pengguna software bajakan sejenis.

Pengguna yang ditangkap umumnya di dalam lingkungan perusahaan dan untuk kepentingan komersial. “Sejauh ini dela pan perusahaan pengguna software jenis AutoCad bajakan yang sudah kami tindak,” terang Rusharyanto. Ia mengatakan, upaya pemberantasan software bajakan akan terus berlanjut tidak hanya AutoCad namun juga  jenis software yang dilindungi hak cipta

2.      Hak Paten

Pertarungan Hak Paten Samsung VS Apple

Pertarungan hak paten antara Samsung dengan Apple di pengadilan nampaknya semakin meluas. Terlebih setelah pernyataan terbaru dari perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs tersebut. Apple mengatakan bahwa pemicu dari banyaknya pertikaian paten yang melibatkan Apple tak lain dan tak bukan adalah OS Android. Di pasaran saat ini banyak sekali beredar smartphone yang berbasis Sistem Operasi Android dan ditengarai banyak meniru produk keluaran Apple.

Dilihat dari pihak Samsung sendiri, perusahaan yang berbasis di Cupertino tersebut telah menyiapkan dokumen sebanyak 67 halaman sebagai bukti untuk melawan argumen-argumen yang dikeluarkan oleh musuhnya tersebut. Namun, dokumen-dokumen tersebut ternyata tidak hanya melibatkan Samsung sebagai pihak tertuduh pelanggaran hak paten. Beberapa produsen Android lain pun termasuk di dalamnya.

“Apple telah mengidentifikasi lusinan contoh dimana Android digunakan atau menjadi pemicu perusahaan lain untuk memakai teknologi yang telah dipatenkan Apple,” tulis sebuah kalimat dalam dokumen tersebut. Dokumen tersebut sebenarnya telah diperlihatkan kepada Samsung pada Agustus 2010.

Namun ada yang menarik di balik perang paten tersebut, ternyata ada hubungan mesra dalam bisnis hardware di antara keduanya. Perlu diketahui, bahwa Apple merupakan pelanggan terbesar Samsung. Beberapa perangkat penting iPad dan iPhone, diproduksi oleh Samsung.

Selain itu, Apple membeli panel LCD, flash memory, dan prosesor dari Samsung. Keputusan perang paten di AS, sedikit banyak akan mempengaruhi hubungan bisnis jangka panjang antara kedua perusahaan  menginta semakin rumitnay kasus tersebut bergulir dan belum adanya titik temu diantara kedua belah pihak yang berseteru.

Analisis :

Hak khusus pemegang paten untuk melaksanakan temuannya secara perusahaan atas patennya baik secara sendiri maupun dengan memberikan persetujuan atau ijin atau lisensi kepada orang lain, yaitu: membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan, untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten. Hak ini bersifat eksklusif, dalam arti hak yang hanya bisa dijalankan oleh orang yang memegang hak paten, orang lain dilarang melaksanakannya tanpa persetujuan pemegang paten.

3.      Desain Industri

Akhir Sengketa Kasus Desain Industri Kaca Helm Bogo

Bagi pecinta otomotif, pasti sudah familiar dengan helm Bogo. Kaca helm jenis ini memiliki karakteristik unik sehingga banyak yang menggemarinya. Tapi ternyata desain kaca helm ini mengundang sengketa hingga ke pengadilan.

Sesuai catatan Kemenkum HAM, desain helm bogo dipegang oleh Toni dengan nomor registrasi ID 0012832 D. Toni memegang hak desain tersebut untuk periode 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017. Belakangan, Toni kaget karena helm bogo beredar di Bogor yang diproduksi oleh Gunawan. Akibatnya, Toni mengalami kerugian mencapai Rp 700 juta sehingga Toni mengambil langkah hukum dengan mempolisikan Gunawan. Mau tidak mau, Gunawan duduk di kursi pesakitan.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 54 ayat 1 Jo Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri. Menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara," putus majelis PN Bogor sebagaimana dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), Selasa (19/4/2016).

Vonis diketok oleh ketua majelis Leandriyati Janis dengan anggota Hendra Halomoan dan Nistra Priska Faridayanti. Gunawan dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah memproduksi dan memperbanyak serta menggunakan secara tanpa hak atas desain industri kaca helm terdaftar No ID 0012832 D milik Toni. Atas putusan ini, PN Bogor memberikan waktu kepada Toni maupun kuasa hukumnya selama 7 hari apakah menerima atau banding terhadap putusan itu.

Atas putusan itu, Toni mengatakan bahwa dirinya puas atas putusan PN Bogor karena hak-hak Pendesain benar-benar dilindung. Toni bekerjasama dengan perusahan Malaysia, Bo Go Optical Sdn Bhd dalam memproduksi dan mencetak desain industri kaca helm serta peredarannya di Indonesia.

"Bahwa Bo Go Optical Sdn Bhd Malaysia sendiri mengakui desain ini adalah benar-benar orisinil hasil desain saya. Sekali pun Bo Go Optical Sdn Bhd Malaysia juga mempunyai merek dan desain kaca helm sendiri," kata Toni saat dihubungi secara terpisah.

Sebelumnya, Gunawan telah mengajukan gugatan pembatalan desain industri terdaftar ke PN Jakpus tetapi kandas karena ditolak oleh mejelis hakim. PN Jakpus menyatakan helm bogo ala Toni memiliki kebaruan dan berbeda dengan desain industri Bo Go.

4.      Rahasia Dagang

Rahasia dagang AS dijual ke Cina

Seorang ilmuwan Cina, Kexue Huang, mengaku telah mencuri rahasia dagang dari dua perusahaan AS dan mengirim rahasia tersebut ke Cina dan Jerman.

Huang didakwa melakukan kejahatan spionase ekonomi untuk pencurian rahasia terkait sebuah produk pestisida dan produk makanan yang masih sedang dikembangkan. Kasus ini merupakan perkembangan terakhir dari rangkaian kasus serupa yang dituduhkan about trade secrets being handed to Chinese companies.

Huang lahir di Cina namun sudah memegang status residen permanen AS. Tersangka mengaku bersalah mencuri rahasia dari Dow AgroSciences, sebuah anak persuahaan Dow Chemical Company serta Cargill Inc , saat bekerja untuk perusahaan-perusahaan itu. Akibatnya Huang menghadapi ancaman penjara maksimum selama 25 tahun.

"Huang menggunakan statusnya sebagai pegawai di dua perusahaan pertanian terbesar AS untuk mencuri rahasia dagang berharga dan menggunakan hasilnya demi kepentingan tnah kelahirannya Cina," kata Lanny Breur, pembantu Jaksa Agung pada Departemen Kehakiman AS.

'Ancaman berlanjut'

Muncul kekhawatiran terkait beberapa kasus dugaan pengalihan rahasia dagang dari perusahaan AS ke Cina. Awal tahun ini seorang insinyur asal Cina dinyatakan bersalah karena mencuri rahasia dari Ford Motors sebagai alat untuk mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan pembuat mobil Cina. Sementara tahun lalu, sepasang suami-istri didawka mencoba menjual rahasia tentang mesin hibrid General Motors kepada pabrikan mobil Cina, Chery Automobile Company.

Menurut pelaku usaha di AS, kasus-kasus macam ini bukan saja memunculkan kekhawatiran akan membuat rahasia perusahaan pindah ke perusahaan pesaing, tetapi juga membuat mereka rugi karena para penerima tak harus mengeluarkan dana jutaan dollar untuk membiayai ongkos riset dan pengembangan produk.

"Kasus hari ini menunjukkan berlanjutnya ancaman yang diarahkan oleh komplotan pencuri rahasia dagang demi keuntungan Cina dan bangsa lain," kata Lisa Monaco, pembantu Jaksa Agung pada Divisi keamanan nasional.

5.      Hak PVT

Kasus Pak Tukirin dengan PT. BISI

Salah satu contoh kasus yaitu yakni kasus yang menimpa Tukirin petani asal Nganjuk melawan PT. Benih Inti Subur Intan Internasional Tbk. (PT. BISI) sebuah perusahaan benih yang ada di Kediri. Dalam kasus ini Tukirin dituduh telah melanggar pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman terkait sertifikasi. Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan. Dari gugatan yang diajukan oleh PT BISI tersebut Tukirin diputus bersalah telah melanggar pasal 61 ayat (1) huruf b juncto pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang berisi: “Barangsiapa dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)”. 

Padahal Tukirin tidak pernah melakukan kegiatan sertifikasi atas benihnya melainkan hanya memodifikasi dan membagikan kepada petani lain, yang mana tindakan ini biasa dilakukan oleh petani pemulia tanaman di Indonesia. Kasus serupa juga menimpa banyak petani lain di Indonesia yakni Suprapto, Budi Purwo Utomo, Jumidi, Dawam, Kusen, Slamet, Burhana Juwita Mochamad Ali dan Maman Nurrohman.

Daftar Pustaka

• https://penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki/
• https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC0u-bwuTaAhWBUZQKHR_4D8EQFgh2MAc&url=http%3A%2F%2Fsumberdaya.ristekdikti.go.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2FMakalah-HKI-dadan.pdf&usg=AOvVaw2j1GeBomUFWcGLRMho_XSr
• https://www.scribd.com/document/361891629/5-Contoh-Kasus-Pelanggaran-Hak-Cipta
• https://banjani.wordpress.com/2016/06/22/makalah-haki-perlindungan-paten-variates-tanaman-men-uu-29-th-2000-tent-pvt/
•  https://news.detik.com/berita/3191631/akhir-sengketa-kasus-desain-industri-kaca-helm-bogo
•  http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/10/111019_chinathiefsecrets

Kasus Hak Cipta (Sengketa Cap Jempol)

     1.     Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

     2.     Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta

Ada beberapa bentuk kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, antara lain mengutip sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang kemudian dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri (tanpa mencantumkan sumber) sehingga membuat kesan seolah-olah karya nya sendiri (disebut dengan plagiarisme), mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak tanpa mengubah bentuk maupun isi untuk kemudian diumumkan, dan memperbanyak ciptaan orang lain dengan sengaja tanpa izin dan dipergunakan untuk kepentingan komesial.

Adapun batasan-batasan penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau pengubahan suatu ciptaan baik sebagian maupun seluruhnya yang tidak termasuk dalam perbuatan yang melanggar Hak Cipta bila sumbernya disebutkan secara lengkap untuk kepentingan:

1. pendidikan, penelitian, penulisan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
2. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
3. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
4. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Untuk lebih jelasnya, batas-batas mengenai perbuatan yang tidak dianggap sebagai perilaku pelanggaran Hak Cipta dapat ditinjau pada pasal 43 sampai 53 tentang Pembatasan Hak Cipta di dalam Undang-Undang Hak Cipta. 

 

     3.     Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat diproses sebagai pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal 120 UU Hak Cipta, “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupaan delik aduan.” Adapun sanksi pelanggaran hak cipta yang diberikan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda seperti berikut:

Pasal 112

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun nonelektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

   4. Contoh kasus tentang Hak Cipta

TCL Indonesia Gugat Pembatalan Hak Cipta Logo Cap Jempol

JAKARTA. PT TCL Indonesia, pabrikan produk elektronik asal China ini diketahui tengah bersengketa di pengadilan terkait perseteruan hak cipta logo Cap Jempol. TCL Indonesia mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta logo cap Jempol atas nama Junaide Sungkono.

TCL Indonesia menilai pendaftaran hak cipta logo Cap Jempol di bawah No.043944 tertanggal 11 September 2007 milik Junaide dilandasi itikad buruk. Pasalnya logo Cap Jempol tersebut memiliki persamaan atau identik dengan Cap Jempol kepunyaan TCL Indonesia. "Logo Cap Jempol Junaide dengan tanda Jempol dan lingkaran dasar warna merah identik dengan logo Cap Jempol milik TCL Indonesia sehingga logo Cap Jempol Junaide nyata-nyata hanya tiruan," kata Andi F Simangunsong, kuasa hukum TCL Indonesia, Kamis (20/5).

Ditegaskan olehnya, TCL Indonesia adalah pemilik dari hak cipta logo Cap Jempol. Alasannya telah terbuti bahwa sejak November 2003, TCL Indonesia telah mengumumkan dan menggunakan secara luas untuk produk elektroniknya termasuk mesin cuci dan AC. "Logo Cap Jempol itu untuk memberikan informasi adanya garansi selama periode tertentu," katanya.

Sebelumnya pada tahun yang sama, TCL Indonesia melakukan program pembentukan image atas adanya garansi, salah satunya melalui kegiatan pembuatan logo Cap Jempol. Melalui tim marketingnya yang dipimpin oleh Huziyong selaku senior Marketing Manager mulai merancang logo Cap Jempol. Hu Ziyong dan dua rekannya yakni Robert Adriantho serta Hilal Hendarin menyadari logo yang dibuat hanya untuk kepentingan TCL Indonesia. 

Dipertergas dengan adanya surat pernyataan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta adalah TCL Indonesia. Tapi sampai sekarang TCL Indonesia tidak pernah mendaftrakan logo Cap Jempol ini ke Ditjen HKI. Meski demikian, walaupun faktanya TCL Indonesia belum pernah mendaftrakan logo tersebut tidak menghilangkan haknya sebagi pencipta dan pemegang hak cipta.

Kasus ini mencuat saat Juanide selaku pemegang sertifikat hak cipta logo Cap Jempol keberatan dengan logo tersebut dipakai oleh TCL Indonesia tanpa izin. Juanide pun sempat melanyangkan dua kali somasi yang ditunjukan ke PT Arisa Mandiri Pratama, distributor TCL di Indonesia menuntut ganti rugi sebelum akhirnya membawa sengketa ini ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 

Junaide ini sebenarnya pemilik dua perusahaan PT TRimitra Cemerlang, dan PT Trimitra Cakra Lestari yang sejak tahun 2001 sampai 200-7 merupakan distrubutor produk TCL. Disamping itu, Junaide merupakan salah satu direktur dan pemegang saham dari TCL Indonesia. Tapi pada 11 April 2007, TCL Overeas Marketing (TCL China) menghentikan kerjasama dengan Trimitra Cakra dan Trimitra Cemerlang dan posisi distributor digantikan PT Aris Mandiri Pratama. 

Melalui kuasa hukumnya dari kantor YBS & Partners, Junaide mengajukan gugatan hak cipta terhadap PT Aris Mandiri Pratama menuntut ganti rugi. Pasalnya hak cipta logo Cap Jempol telah dipakai tanpa hak oleh Aris Mandiri untuk kemasan produk TCL. "Maka klien kami merasa haknya dilanggar dan sangat dirugikan baik materiil dan imateriil," kata Yanuar Bagus Sasmito.

Junaide pun menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 12 miliar dan imaterial mencapai Rp 120 miliar.

(Sumber : http://nasional.kontan.co.id/news/tcl-indonesia-gugat-pembatalan-hak-cipta-logo-cap-jempol-1)

Analisis Kasus:

PT TCL Indonesia yang merupakan pabrikan produk elektronik asal China telah mengumumkan dan menggunakan logo tersebut secara luas untuk produk elektroniknya termasuk mesin cuci dan AC. Walaupun begitu PT. TCL Indonesia sendiri tidak pernah mendaftarkan logo Cap Jempol ini ke Ditjen HAKI. Meski demikian, walaupun faktanya TCL Indonesia belum pernah mendaftarkan logo tersebut tidak menghilangkan haknya sebagai pencipta dan pemegang hak cipta sebagaimana dengan yang tertera dalam UU No.19 Tahun 2002 pasal 5 yang berbunyi :

1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah:

a.       orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau

b.      orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.

2)      Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan Tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang Berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Kasus ini mencuat saat Junaedi selaku pemegang sertifikat hak cipta logo Cap Jempol keberatan dengan logo tersebut dipakai oleh TCL Indonesia tanpa izin dan meminta ganti rugi sebesar 12 miliyar plus pembayaran royalty dalam jumlah yang sama. Juanide pun sempat melayangkan dua kali somasi yang ditunjukan ke PT Arisa Mandiri Pratama, distributor TCL di Indonesia menuntut ganti rugi sebelum akhirnya membawa sengketa ini ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Putusan majelis hakim yang diketuai Herdy Agusten menyatakan Junaide Sungkono adalah pemilik hak cipta dan pencipta yang sah dari logo cap jempol yang menjadi objek sengketa. Namun, pihak TCL Indonesia melalui kuasa hukumnya menyadari terdapatnya double standard yang diterapkan oleh majelis hakim.Di satusisi, majelis menyatakan PT TCL Indonesia bukan pencipta karena tidak ada perjanjian tertulis dengan para pembuat logo yaitu Hilal Hendana dan Robert Adrianto. Sementara tidak terdapat ketentuan dalam UU No.19 tahun 2002 tidak dicantumkan adanya kewajiban perjanjian tertulis antara yang membuat ciptaan dengan perusahaan tempat dia bekerja Undang-undang hanya mengharuskan adanya perjanjian. Dalam persidangan, Hilal dan Robert mengatakan ada perjanjian lisan dengan PT TCL Indonesia.

Namun, di sisi lain, majelis justru membenarkan Junaide sebagai pencipta. Padahal tidak ada perjanjian tertulis antara Junaide dengan Hilal dan Robert. Padahal menurut pengakuan PT TCL Indonesia, Logo Cap Jempol dibuat oleh Hilal dan Robert yang saat itu merupakan staf tim marketing PT TCL. Logo dibuat di bawah pengawasan dan pimpinan Hu Ziyong selaku Senior Marketing Manager PT TCL Indonesia. Di persidangan pun, Hilal dan Robert selaku pembuat logo cap jempol menyatakan dengan tegas bahwa pencipta logo cap jempol adalah PT TCL Indonesia. Karenanya, Andi mengajukan kasasi terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta. Karena hal ini bertentangan dengan UU No.19 Tahun 2002,yaitu :

Pasal 8

1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam Lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk Dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara Keduapihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

2)      Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan Yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam Hubungan dinas.

3)      Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Apalagi diketahui juga bahwa Junaide ini sebenarnya pemilik dua perusahaan PT Tri mitra Cemerlang, dan PT Trimitra Cakra Lestari yang sejak tahun 2001 sampai 2007 merupakan distributor produk TCL. Disamping itu, Junaide merupakan salah satu direktur dan pemegang saham dari TCL Indonesia.Tapi pada 11 April 2007, TCL Overeas Marketing (TCL China) menghentikan kerjasama dengan Trimitra Cakra danTrimitra Cemerlang dan posisi distributor digantikan PT Aris Mandiri Pratama.

Jadi hasil Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 928 K/Pdt .Sus /2010 “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Agung”.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan berikut :

1.      Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2.      Menyatakan penggugat sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas logo “cap jempol”

3.      Menyatakan tergugat telah mendaftarkan logo cap jempol berjudul “Garansi” dengan itikad buruk sebagaimana Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 043944 tanggal 11 September 2009.

4.      Membatalkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 043944 tanggal 11 September 2009 atas nama tergugat.

5.      Mmerintahkan turut tergugat untuk menghapus Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 043944 tanggal 11 September 2009 dari daftar umum ciptaan.

6.      Memerintahkan turut tergugat untuk melakukan segala hal yang diperlukan untuk secara efektif menghapuskan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 043944 tanggal 11 September 2009 dari daftar umum ciptaan dan membatalkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 043944 tanggal 11 September 2009 dan untuk tunduk terhadap putusan perkara aquo untuk sisanya dan .

7.      Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor : 40/HAK CIPTA/2010/PN.NIAGA.JKT PST tanggal 11 agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut:

-          Menolak gugatan Pengggugat untuk seluruhnya

-      Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.841.000 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 928 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 23 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

-       Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. TCL INDONESIA tersebut;

-     Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.928 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 23 Maret 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 27 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari tanda terima permohonan peninjauan kembali dan penyerahan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo Nomor : 928 K/Pdt.Sus/2010, jo Nomor : 40/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 21 Oktober 2011 (hari itu juga).

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang- Undang No. 19 Tahun 2002, Undang- Undang No. 48 Tahun 2009, Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TCL INDONESIA tersebut. Menghukum Pemohon Kasasi/ penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 oleh H.M.Taufik, SH,MH hakim agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua majelis H.Suwardi, SH,MH dan H Djafni Djamal SH,MH hakim-hakim agung masing-masing sebagai anggota dan diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Enny Indriyastuti SH M.HUM panitera pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

     5.     Kesimpulan

Kasus diatas adalah salah satu dari sekian banyak contoh kasus yang terjadi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang lebih tepatnya mengenai Hak Cipta. Setiap orang yang memiliki suatu karya akan lebih baik jika didaftarkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, agar karyanya terlindungi dari aksi pembajakan. Karena aksi pembajakan dapat merugikan si pemilik karya. Selain itu, jika karya tersebut didaftarkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelekual dan ada yang membajak karya tersebut. Pembajak tersebut dapat dilaporkan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang  No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pada Pasal 27 ayat 1.

Daftar Pustaka

• http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c45c8b53c942/penggugat-perkara-logo-cap-jempol-siap-ajukan-kasasi
•  http://nasional.kontan.co.id/news/tcl-indonesia-gugat-pembatalan-hak-cipta-logo-cap-jempol-1
•  http://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta
• https://bplawyers.co.id/2018/01/30/hak-cipta-di-indonesia/
• https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT_dOUgIzaAhXEgI8KHTjZDacQFghoMAw&url=http%3A%2F%2Fputusan.mahkamahagung.go.id%2Fputusan%2Fdownloadpdf%2F4530e1f33c621672fc11ae29ccb6346e%2Fpdf&usg=AOvVaw1J2SSDT9WJcv3J49SwFiRf